JAKARTA, mubapedia.id – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo membuka secara langsung Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) ke XVI, APKASI Otonomi Expo (AOE), dan APKASI Procurement Network Tahun 2024 di Ruang Cendrawasih, Jakarta Convention Center, Senayan Jakarta, Rabu (10/7/2024).
Acara ini dihadiri Mendagri Tito Karnavian, Kabinet Indonesia Maju, dan Bupati se Indonesia, termasuk ikut hadir Pj Bupati Muba H Sandi Fahlepi, yang didampingi oleh Pj Ketua TP PKK Muba Hj Triana Sandi Fahlepi, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Muba Azizah SSos MT, dan Kepala Daerah Muba terkait lainnya.
Disela kegiatan tersebut Pj Bupati Muba mengatakan, Rakernas Apkasi dan Otonomi Expo adalah agenda tahunan yang digelar Apkasi untuk membahas isu-isu dan rencana strategis dalam pembangunan daerah, khususnya kabupaten. Selain itu, Apkasi Otonomi Expo menjadi ajang untuk memamerkan potensi daerah, dengan harapan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Pada Apkasi Otonomi Expo kita memamerkan dan memaparkan potensi daerah dengan harapan meningkatkan minat investor menanamkan modalnya di daerah, dan ini tentu akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di Bumi Serasan Sekate,” ujarnya.
Selain itu lanjutnya acara ini juga ajang memperkenalkan produk-produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan komoditi unggulan daerah, dengan harapan memperluas target pemasaran.
“Apkasi Otonomi Expo akan berlangsung selama tiga hari, dari 10 hingga 12 Juli, diikuti oleh ratusan stan pemerintah kabupaten, provinsi, kementerian dan lembaga juga diundang untuk turut berpartisipasi, termasuk BUMN dan perusahaan swasta nasional,” imbuhnya.
Presiden Joko Widodo dalam arahannya menyampaikan beberapa pesan kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia diantaranya meminta untuk terus berinovasi dalam memanfaatkan potensinya. Salah satunya dari sisi pariwisata di mana Jokowi meminta daerah meniru pengembangan yang dilakukan Bhutan dan Maladewa.
“Saya berikan contoh ini Bhutan (negara di Asia Selatan). Tidak punya minyak, tidak ada gas dan lingkungannya sangat alami, tradisi dan budaya terjaga, tapi dia tidak buka negaranya untuk turis sebanyak-banyaknya,” kata Jokowi.
“Dia mengambil hanya volume tertentu, di kuota, dan mengambil turis yang pasar atas, high value, dan low volume. Ini bisa kita tiru seperti ini. Banyak alam kita yang lebih bagus dari negara yang saya sebut tadi,” lanjutnya.
Menurut Jokowi, banyak kabupaten unik akan tetapi bupati tidak tahu mengemas dan mempromosikan. Bahkan turis harus terkena iuran-iuran yang mahal.
Selain Bhutan, Jokowi mencontohkan Maladewa yang terkenal akan keindahan pantainya. Eks gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, 85% kota dan kabupaten yang dikunjunginya juga memiliki pantai yang tidak kalah dibandingkan Maladewa.
“Dan 30% pendapatan negara berasal dari tourism, tapi dia menciptakan segmen pariwisata baru, misalnya saya hanya baca aja, ini bisa ditiru, misalnya konferensi di tepi pantai, ini rapatnya di tepi pantai, wild life tourism, menawarkan pengalaman safari yang otentik, melihat satwa di habitat asli. Kita punya semuanya,” papar Jokowi.
Sementara Ketua Umum APKASI Sutan Riska Tuanku Kerajaan melaporkan, tanggal 10 – 12 Juli 2024 APKASI akan melaksanakan event Rakernas APKASI, Otonomi Expo yang akan diikuti pemerintah kabupaten, provinsi, kementerian, perusahaan swasta nasional dan multi nasional, dan APKASI Procurement Network yang diikuti pengusaha penyedia barang jasa, pemerintah yang produknya terdaftar dalam katalog LKPP.
Tujuan dilaksanakan Rakernas APKASI 2024 selain mengevaluasi program kerja, dan menetapkan arah kebijakan program kerja APKASI 2025, juga akan menyusun rekomendasi strategis kepada pemerintah dan DPR RI terkait dengan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Pelaksanaan APKASI Otonomi Expo bertujuan untuk mempromosikan berbagai produk unggulan daerah, aneka komoditi dan peluang investasi daerah, dan destinasi wisata guna meningkatkan perekonomian daerah.
Sementara APKASI Procurement Network 2024 yang dilaksanakan secara berkala bertujuan untuk meningkatkan serapan anggaran pemerintah daerah melalui belanja barang jasa pemerintah, selain itu juga bertujuan untuk mendukung gerakan bangga menggunakan barang dalam negeri.
“Selama dua masa periode pemerintahan Bapak Presiden dan Jajaran telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan reformasi yang signifikan, komitmen menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan efektivitas pemerintahan melalui digitalisasi pelayanan publik, dan penerapan e government,
telah berhasil mengurangi waktu dan biaya, serta mengefektifkan juga mengefisiensi pengurusan pelayanan publik di berbagai daerah. Termasuk adanya sistem informasi pemerintah daerah yang sangat memudahkan pemerintahan daerah serta untuk memperkuat program pemerintah mulai dari perencanaan sampai pelaporan keuangan. Alhamdulillah Pak Mendagri sangat antusias dalam pelaksanaan ini,” pungkasnya. (*)
